SUMENEP | NALARPOS.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), bersama tim dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, menyelenggarakan Sosialisasi Hasil Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sumenep Tahun 2025–2029.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (24/01/2025) pukul 08.00–11.15 WIB, bertempat di Ruang Rapat Trunojoyo, lantai II Kantor Bappeda Sumenep.
Hadir dalam forum tersebut berbagai perangkat daerah pengampu program penanggulangan kemiskinan, antara lain Dinas Pendidikan, DPMD, Dinas Pertanian, Diskoperindag, Dinsos P3A, Dinas Perikanan, Dinkes P2KB, Disdukcapil, Dinas PRKP dan Perhubungan, PUTR, Disbudporapar, Satpol PP, BPBD, Disnaker, Diskominfo, DPMPTSP, Inspektorat Daerah, serta BPS Sumenep.
Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU, menyampaikan bahwa penyusunan RPKD ini merupakan kebijakan strategis jangka menengah untuk lima tahun ke depan.
Dokumen tersebut menjadi pijakan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Sumenep.
“RPKD akan menjadi landasan kebijakan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan sinergis lintas sektor,” ujarnya dalam sambutan.
Menurut Arif sapaan akrabnya, tujuan utama penyusunan RPKD adalah memberikan pemahaman terhadap kompleksitas permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sumenep yang bersifat multidimensi, sekaligus menjabarkan strategi penanggulangan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
Ia menegaskan, melalui dokumen ini pemerintah daerah mendorong terciptanya sinergi penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas kebijakan yang juga melibatkan pemerintah pusat, pihak swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Arif menambahkan, penyusunan RPKD telah melalui beberapa tahapan desk yang dilakukan oleh tim Universitas Brawijaya Malang.
Proses ini melibatkan seluruh perangkat daerah pengampu penanggulangan kemiskinan agar data dan informasi yang disusun lebih terarah serta berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Dalam pelaksanaan RPKD, koordinasi lintas sektor menjadi hal penting agar perencanaan dapat berjalan sistematis, terpadu, dan komprehensif,” terangnya.
Ia juga menyoroti pentingnya verifikasi dan sinkronisasi data untuk menentukan sasaran penanggulangan kemiskinan secara tepat, serta penentuan prioritas intervensi berdasarkan nilai determinan tertinggi.
Berdasarkan kajian tersebut, urutan prioritas penanganan kemiskinan di Kabupaten Sumenep meliputi peningkatan produktivitas ekonomi, pemenuhan kualitas hidup layak, penguatan jaminan sosial, dan pengembangan skenario ketenagakerjaan.
“Fokus inilah yang nantinya akan menjadi pegangan dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sumenep ke depan,” pungkas Arif.
Penulis : Fer
