MALANG | NALARPOS.ID — Proses pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Insan Budi Utomo (UIB) Malang kembali menuai kontroversi. Kali ini, sorotan ditujukan kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan yang dinilai tidak memberikan kejelasan terkait mekanisme dan transparansi proses pemilihan BEM.
Mahasiswa dan pihak-pihak terkait mengeluhkan kurangnya komunikasi dan informasi yang jelas dari pihak kampus, sehingga menimbulkan keraguan akan integritas proses pemilihan.
Pemilihan BEM UIB Malang yang seharusnya menjadi momen demokrasi kampus justru diwarnai oleh ketidakpastian.
Sejumlah mahasiswa melaporkan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai tahapan pemilihan, jadwal, maupun kriteria kandidat yang diperbolehkan mencalonkan diri.
Selain itu, muncul dugaan bahwa terdapat Money Politics dan intervensi dari pihak kampus yang tidak sesuai dengan prinsip kemandirian organisasi kemahasiswaan.
“Kami sudah berulang kali meminta klarifikasi kepada Wakil Rektor III, tetapi hingga saat ini belum ada penjelasan yang memuaskan. Ini membuat kami khawatir ada sesuatu yang ditutup-tutupi,” ujar perwakilan mahasiswa yang enggan disebutkan namanya, Rabu (12/4/2025).
Mahasiswa menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pihak kampus, khususnya Wakil Rektor III, dalam menyelenggarakan pemilihan BEM. Beberapa poin tuntutan yang diajukan antara lain:
- Legalitas Panitia Pemilihan BEM UIBU: Mahasiswa meminta penjelasan rinci mengenai legalitas penyelenggara pemilu BEM UIBU.
- Dugaan Money Politics: Diperlukan ketegasan mengenai salah satu kandidat calon BEM yang diduga terlibat money politics apakah itu disahkan atau bisa jadi didiskualifikasi.
- Tidak sesuainya suara yang tercoblos dengan daftar hadir: Kami menemukan kejanggalan dalam DP yang hadir saat proses pemilihan dengan hasil pemilihan yang tidak sesuai.
- Independensi Panitia Pemilihan: Mahasiswa menuntut agar panitia pemilihan bekerja secara independen tanpa intervensi dari pihak kampus.
“Kami sudah mencoba menghubungi beliau melalui berbagai jalur, tetapi jawaban yang kami terima selalu tidak jelas dan berbelit-belit. Ini sangat mengecewakan,” ungkap perwakilan mahasiswa lainnya.
Ketidakjelasan dari pihak kampus ini dikhawatirkan akan memengaruhi kredibilitas proses pemilihan BEM.
Mahasiswa khawatir bahwa ketidaktransparanan ini dapat membuka peluang terjadinya kecurangan, seperti intervensi kampus atau manipulasi hasil pemilihan.
“Jika tidak ada kejelasan, kami khawatir pemilihan ini hanya akan menjadi formalitas belaka tanpa mencerminkan kehendak mahasiswa secara keseluruhan,” tambahnya.
Aliansi Mahasiswa mendesak pihak kampus, khususnya Wakil Rektor III, untuk segera memberikan penjelasan yang komprehensif dan transparan terkait proses pemilihan BEM.
“Kami meminta agar Wakil Rektor III segera menggelar pertemuan terbuka dengan mahasiswa untuk menjawab semua pertanyaan dan keraguan yang ada,” tegasnya.
Proses pemilihan BEM seharusnya menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengekspresikan aspirasi mereka secara demokratis. Namun, ketidakjelasan dari pihak kampus justru mengaburkan prinsip-prinsip dasar demokrasi tersebut.
Semoga pihak kampus dapat segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan mahasiswa dan memastikan pemilihan BEM berjalan dengan adil dan transparan.
Hingga berita ini dinaikkan, pewarta masih terus berupaya melakukan konfirmasi ke Warek III terkait tuntutan Mahasiswa diatas.
