Lingkungan Rusak, Hukum Mandul: Tambang Ilegal Sumenep Tak Tersentuh

Selasa, 25 Februari 2025 - 18:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto. Ketua Jaringan Kajian Advokasi Rakyat (JANGKAR), Mohammad Nor.

Foto. Ketua Jaringan Kajian Advokasi Rakyat (JANGKAR), Mohammad Nor.

SUMENEP | SUMEKAR.ID — Aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Sumenep semakin marak dan mengancam keseimbangan lingkungan. Puluhan titik eksploitasi sumber daya alam beroperasi tanpa izin, menyebabkan kerusakan ekosistem yang parah.

Sayangnya, hingga kini, penegakan hukum dinilai lemah, meskipun banyak pihak telah menyuarakan keprihatinan.

Ketua Jaringan Kajian Advokasi Rakyat (JANGKAR), Mohammad Nor, mengingatkan bahwa jika dibiarkan, dampak kerusakan ini bisa berujung pada bencana besar.

“Apakah kita harus menunggu Sumenep dilanda bencana dulu baru ada tindakan?” tegasnya, Selasa (25/2/2025).

Hasil koordinasi DPRD Sumenep dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur mengungkap fakta mengejutkan: tidak ada satu pun tambang di Kabupaten Sumenep yang memiliki izin resmi.

Namun, aktivitas pertambangan terus berlangsung, memunculkan dugaan adanya pembiaran dari pihak tertentu.

Anggota DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, menegaskan bahwa fakta ini seharusnya menjadi dasar kuat bagi aparat hukum untuk bertindak.

“Tidak ada izin yang dikeluarkan untuk pertambangan di wilayah ini. Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi kejahatan yang harus segera dihentikan,” ujarnya.

Tambang ilegal ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bom waktu bagi lingkungan dan keselamatan masyarakat. Kerusakan ekosistem akibat eksploitasi liar ini berpotensi memicu longsor, banjir bandang, hingga kekeringan ekstrem.

Jika bencana terjadi, warga yang harus menanggung akibatnya, sementara para pelaku tambang tetap beroperasi tanpa konsekuensi hukum yang jelas.

JANGKAR bersama elemen masyarakat telah melakukan berbagai upaya, mulai dari audiensi, aksi protes, hingga inspeksi ke lokasi tambang ilegal.

Mereka mendesak aparat hukum untuk segera bertindak tegas dan menghentikan aktivitas ilegal ini sebelum terlambat.

“Titik lokasi sudah jelas, bukti kerusakan alam juga ada. Lalu, apa lagi yang ditunggu?” pungkas Mohammad Nor.

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel nalarpos.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bupati Fauzi Dorong Layanan Kesehatan Gratis, Warga Sumenep Bisa Operasi Bibir Sumbing hingga Pasang Gigi Palsu
Cegah Alih Fungsi Lahan, DKPP Sumenep Perkuat Perlindungan LP2B
DKPP Sumenep Genjot Produktivitas dan Hilirisasi untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani
DKPP Sumenep Bentuk Koperasi Peternak Ayam Petelur, Dorong Solusi Harga Pakan
Diduga Jadi Mucikari Prostitusi Online, Pria 40 Tahun di Sumenep Ditangkap Polisi
Zainal Arifin Bantu Rp 10 Juta untuk Pembangunan Musala Ponpes Al-Ikhlas
Empat Kali Pencurian dalam Dua Pekan, Warga Bragung Sumenep Resah
BAM Jatim Gandeng Senator Lia Istifhama dan Polda Jatim, Siapkan Layanan Aduan Kekerasan Perempuan
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 21:07 WIB

Bupati Fauzi Dorong Layanan Kesehatan Gratis, Warga Sumenep Bisa Operasi Bibir Sumbing hingga Pasang Gigi Palsu

Kamis, 19 November 2026 - 10:56 WIB

Cegah Alih Fungsi Lahan, DKPP Sumenep Perkuat Perlindungan LP2B

Kamis, 19 November 2026 - 08:32 WIB

DKPP Sumenep Genjot Produktivitas dan Hilirisasi untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Kamis, 19 November 2026 - 08:26 WIB

DKPP Sumenep Bentuk Koperasi Peternak Ayam Petelur, Dorong Solusi Harga Pakan

Rabu, 18 November 2026 - 18:23 WIB

Diduga Jadi Mucikari Prostitusi Online, Pria 40 Tahun di Sumenep Ditangkap Polisi

Berita Terbaru