SUMENEP | NALARPOS.ID — Rekrutmen Petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kecamatan Nonggunong, Kabupaten Sumenep, menuai sorotan.
Masyarakat mempertanyakan transparansi proses seleksi setelah muncul dugaan adanya peserta yang dinyatakan lolos meski diduga masih menjabat di pemerintahan desa.
Informasi yang beredar menyebutkan, seorang petugas sensus yang telah dinyatakan lolos diduga memiliki jabatan lain di salah satu pemerintahan desa di Kecamatan Nonggunong.
Jika informasi tersebut benar, publik menilai perlu ada penjelasan mengenai bagaimana proses verifikasi administrasi dilakukan hingga yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai petugas.
Dugaan tersebut memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Sebab, Sensus Ekonomi merupakan program strategis nasional yang menuntut integritas, independensi, serta profesionalitas petugas lapangan dalam menghasilkan data yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.
“Yang dipersoalkan bukan orangnya, tetapi prosesnya. Kalau memang semua sudah sesuai aturan, tunjukkan kepada publik dasar penilaiannya agar tidak muncul dugaan adanya perlakuan khusus,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sejumlah warga menilai keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Mereka berharap pihak penyelenggara dapat menjelaskan secara terbuka mekanisme seleksi, mulai dari tahapan administrasi, hasil tes, wawancara, hingga dasar penetapan peserta yang dinyatakan lolos.
Pasalnya, minimnya informasi mengenai proses penilaian justru membuka ruang spekulasi di tengah masyarakat. Dugaan adanya petugas yang merangkap jabatan dinilai dapat mencederai rasa keadilan peserta lain yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan harapan memperoleh kesempatan yang sama.
Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan rutin. Data yang dihasilkan akan menjadi pijakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, menyusun program pembangunan, hingga menentukan arah intervensi di berbagai sektor.
Karena itu, setiap tahapan pelaksanaannya dituntut berlangsung secara objektif, transparan, dan bebas dari praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Sebelumnya, polemik mengenai proses perekrutan mitra statistik di Kabupaten Sumenep juga sempat menjadi perhatian publik.
Munculnya kembali pertanyaan terkait transparansi dalam rekrutmen Petugas Sensus Ekonomi 2026 dikhawatirkan dapat semakin mengikis kepercayaan masyarakat apabila tidak segera dijawab secara terbuka.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara maupun pihak yang diduga merangkap jabatan terkait informasi yang berkembang di masyarakat tersebut.
Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi guna memperoleh penjelasan yang utuh dan berimbang.
Sesuai amanat Undang-Undang Pers, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk menggunakan hak jawab dan hak klarifikasi.
Masyarakat berharap, demi menjaga integritas Sensus Ekonomi 2026, seluruh proses perekrutan petugas dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (***)
Penulis : Fiq
