SUMENEP | SUMEKAR.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk menyusun laporan evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Acara yang berlangsung di El Malik Hotel pada Selasa (25/2/2025) ini bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang.
Ketua KPU Sumenep, Nurussyamsi, menegaskan bahwa meskipun Pilkada 2024 berjalan aman dan lancar, masih ada aspek yang perlu diperbaiki.
“Kami ingin mendapatkan masukan dari berbagai pihak agar pemilu selanjutnya semakin berkualitas. Selain itu, ada kemungkinan perubahan sistem pemilu yang harus diantisipasi sejak dini,” ujarnya.
Syamsi menekankan bahwa hasil evaluasi dari FGD ini akan menjadi dasar dalam merancang kebijakan perbaikan pemilu ke depan.
“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pemilu, baik dari aspek logistik, sosialisasi, maupun akurasi data pemilih agar pemilu selanjutnya lebih baik,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Komisioner KPU Sumenep, Malik Mustofa, menyoroti kompleksitas Pemilu 2024 yang mencakup pemilihan Presiden, DPR, DPD, serta Pilkada serentak.
“Salah satu isu utama yang kami bahas adalah tingkat partisipasi pemilih. Meski partisipasi dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur cukup tinggi, angka pemilih dalam Pilbup Sumenep mengalami sedikit penurunan,” ujarnya.
Malik juga menyoroti tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar aktif menggunakan hak pilihnya. Selain itu, akurasi data pemilih menjadi perhatian utama dalam evaluasi kali ini.
“Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih akurat. Salah satu permasalahan yang kami temui adalah masih adanya pemilih yang telah meninggal tetapi tetap terdaftar dalam DPT,” ungkapnya.
Diskusi ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara KPU, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dalam menciptakan pemilu yang transparan dan berintegritas.
“Peserta FGD mengusulkan agar kampanye lebih intensif dilakukan bagi pemilih pemula serta peningkatan sosialisasi di daerah dengan tingkat partisipasi rendah,” tutup Malik.
