Dugaan Korupsi BSPS di Sumenep, Aktivis Tuntut KPK Periksa Said Abdullah

Sabtu, 22 Februari 2025 - 20:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | SUMEKAR.ID — Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Madura Lawan Korupsi menggelar demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (21/2/2025).

Mereka menuntut KPK segera mengusut dugaan penyimpangan dalam realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Para demonstran menyoroti adanya indikasi pemotongan anggaran lebih dari 40%, proyek BSPS fiktif, serta pengerjaan yang tidak sesuai standar. Mereka juga menduga keterlibatan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, dalam proyek tersebut.

“Kami meminta KPK segera memanggil dan memeriksa Said Abdullah karena banyak proyek aspirasi DPR yang dibawanya bermasalah,” tulis para demonstran dalam spanduk yang mereka bentangkan dalam aksinya.

Dugaan penyimpangan ini diperkuat dengan laporan yang menyebut bahwa di Dusun Karanganyar, Desa Karangbudi, Kecamatan Gapura, program BSPS lebih banyak dikerjakan oleh perangkat desa, termasuk Sekretaris Desa berinisial M dan Bendahara Desa berinisial IM.

Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah justru dialokasikan kepada pihak yang tidak berhak.

Beberapa warga pun mengungkapkan keluhan mereka terkait distribusi bantuan yang dinilai tidak adil.

“Kami sudah mengajukan permohonan, tetapi nama kami tidak ada dalam daftar penerima. Justru yang mendapat bantuan adalah orang yang tidak membutuhkan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan BSPS agar tepat sasaran.

Apalagi, disalahsatu desa di kecamatan Rubaru, ada penerima Bantuan yang barangnya menggunakan Barang tidak layak pakai. Hal ini menunjukkan betapa Blundernya pelaksanaan Program BSSP di kabupaten Sumenep, “Tutupnya

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Said Abdullah belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut.

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel nalarpos.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep Catat Mayoritas Indikator Mutu di Atas 90 Persen pada Semester I 2026
MR Ball dan JBL Buktikan Eksistensi, Rayakan Anniversary Bersama Mitra dan Pelanggan
Maharaya Festival Sumenep Hadirkan Panggung Tari Sepanjang 1,5 Kilometer
Bupati Sumenep Kukuhkan 25 Pejabat Administrator, Perkuat Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik
Rubaru Agro Fest 2026 Jadi Etalase Pertanian Sumenep, Pemkab Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Lebih Luas
BIP Klarifikasi Polemik Bantuan Rp 2 Miliar untuk Griya Lansia Malang, Sebut Tak Pernah Membatalkan Komitmen
DKPP Sumenep Salurkan Bantuan Benih Tembakau Rp 2,1 Miliar kepada 20 Kelompok Tani
Tiga Rumah dan Kandang Sapi di Sumenep Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp 150 Juta
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:45 WIB

RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep Catat Mayoritas Indikator Mutu di Atas 90 Persen pada Semester I 2026

Rabu, 15 Juli 2026 - 22:34 WIB

MR Ball dan JBL Buktikan Eksistensi, Rayakan Anniversary Bersama Mitra dan Pelanggan

Rabu, 15 Juli 2026 - 15:06 WIB

Maharaya Festival Sumenep Hadirkan Panggung Tari Sepanjang 1,5 Kilometer

Senin, 13 Juli 2026 - 18:31 WIB

Bupati Sumenep Kukuhkan 25 Pejabat Administrator, Perkuat Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik

Senin, 13 Juli 2026 - 10:41 WIB

Rubaru Agro Fest 2026 Jadi Etalase Pertanian Sumenep, Pemkab Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Lebih Luas

Berita Terbaru