SUMENEP | NALARPOS.ID — Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memberi perhatian serius pada isu pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Keduanya kini ditetapkan sebagai agenda prioritas strategis pada pertengahan tahun 2025.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengungkapkan pihaknya sedang menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029.
Dokumen ini akan menjadi pedoman lintas sektor untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi pangan bergizi secara merata, termasuk bagi masyarakat kepulauan yang selama ini kerap tertinggal.
“Inflasi tidak bisa dikendalikan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam memperkuat sistem pangan dan distribusinya,” kata Arif, Jumat (20/6/2025).
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, inflasi provinsi hingga Mei 2025 tercatat sebesar 1,22 persen.
Meski tergolong stabil, Arif mengingatkan bahwa Sumenep harus tetap waspada karena tantangan geografis dan ketergantungan distribusi antarpulau dapat memicu ketimpangan harga.
Menurutnya, komoditas pangan merupakan penyumbang utama inflasi di daerah. Karena itu, penguatan produksi pangan lokal dan perbaikan rantai distribusi menjadi fokus utama Bappeda dalam waktu dekat.
“Bappeda menginisiasi sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Dinas Kesehatan. Program pangan bergizi tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus terjangkau bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Bappeda juga memprioritaskan pengurangan disparitas harga antara wilayah daratan dan kepulauan, yang hingga kini masih menjadi persoalan klasik dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat kepulauan.
Tak hanya sektor pangan, Bappeda mendorong penguatan struktur ekonomi daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan retribusi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan mempertahankan daya beli masyarakat.
“Jika daya beli masyarakat tetap stabil dan kekuatan fiskal daerah terjaga, maka pembangunan di Sumenep bisa berjalan secara berkelanjutan,” pungkas Arif Firmanto.
Penulis : Fer
