ISNU Medan Desak Pemerintah Tindak Dugaan Pungli Pengurusan NPWP di Lubuk Pakam

Sabtu, 25 Oktober 2025 - 14:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN | NALARPOS.ID —23 Oktober 2025  Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Medan menyampaikan keprihatinan dan kecaman keras atas dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di wilayah Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Berdasarkan informasi yang diterima ISNU, sejumlah warga diminta membayar sekitar Rp125.000 untuk mendapatkan NPWP. Padahal, sesuai ketentuan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerbitan NPWP merupakan layanan publik yang diberikan secara gratis tanpa biaya apa pun.

Ketua ISNU Kota Medan, Eriza Hudori, menilai praktik tersebut sebagai bentuk penyimpangan serius yang merusak citra aparatur sekaligus mengkhianati semangat pelayanan publik bersih dan berintegritas.

“Pembuatan NPWP itu tidak dipungut biaya. Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk meminta uang dari masyarakat. Ketidaktahuan warga sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi. Karena itu, masyarakat harus berani menolak dan melapor jika menemukan praktik seperti ini,” tegas Eriza di Medan, Kamis (23/10/2025).

Desak Penegakan Hukum yang Tegas

ISNU meminta Direktorat Jenderal Pajak dan aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan pungli tersebut. Menurut Eriza, langkah cepat dan tegas diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem layanan digital dan kanal pengaduan publik yang transparan agar potensi penyimpangan di lapangan dapat ditekan.

“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada slogan. Pemerintah harus hadir dengan tindakan nyata memberikan sanksi tegas kepada pelaku dan menjamin pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.

Ajak Masyarakat Lebih Aktif dan Melek Informasi

Selain mendesak penindakan, ISNU juga mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi pelayanan publik, khususnya di sektor perpajakan. Menurut Eriza, edukasi kepada warga sangat penting agar masyarakat tidak mudah menjadi korban pungli.

“Jika masyarakat tahu bahwa pengurusan NPWP itu gratis, maka ruang gerak oknum yang ingin berbuat curang akan semakin sempit,” tambahnya.

Dorongan untuk Pemerintah Daerah

ISNU menilai kasus ini sebagai peringatan bagi pemerintah daerah maupun pusat agar memperkuat sistem pengawasan internal serta menegakkan disiplin aparatur.

Ketegasan dalam menindak pelaku pungli, kata Eriza, menjadi ukuran nyata keseriusan pemerintah membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. (IHB/TN)

Facebook Comments Box

Penulis : Ilham hazfi batubara/TN

Editor : Redaksi

Sumber Berita: KETUA ISNU MEDAN

Follow WhatsApp Channel nalarpos.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bupati Fauzi Dorong Layanan Kesehatan Gratis, Warga Sumenep Bisa Operasi Bibir Sumbing hingga Pasang Gigi Palsu
Cegah Alih Fungsi Lahan, DKPP Sumenep Perkuat Perlindungan LP2B
DKPP Sumenep Genjot Produktivitas dan Hilirisasi untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani
DKPP Sumenep Bentuk Koperasi Peternak Ayam Petelur, Dorong Solusi Harga Pakan
Diduga Jadi Mucikari Prostitusi Online, Pria 40 Tahun di Sumenep Ditangkap Polisi
Zainal Arifin Bantu Rp 10 Juta untuk Pembangunan Musala Ponpes Al-Ikhlas
Empat Kali Pencurian dalam Dua Pekan, Warga Bragung Sumenep Resah
BAM Jatim Gandeng Senator Lia Istifhama dan Polda Jatim, Siapkan Layanan Aduan Kekerasan Perempuan
Berita ini 34 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 21:07 WIB

Bupati Fauzi Dorong Layanan Kesehatan Gratis, Warga Sumenep Bisa Operasi Bibir Sumbing hingga Pasang Gigi Palsu

Kamis, 19 November 2026 - 10:56 WIB

Cegah Alih Fungsi Lahan, DKPP Sumenep Perkuat Perlindungan LP2B

Kamis, 19 November 2026 - 08:32 WIB

DKPP Sumenep Genjot Produktivitas dan Hilirisasi untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Kamis, 19 November 2026 - 08:26 WIB

DKPP Sumenep Bentuk Koperasi Peternak Ayam Petelur, Dorong Solusi Harga Pakan

Rabu, 18 November 2026 - 18:23 WIB

Diduga Jadi Mucikari Prostitusi Online, Pria 40 Tahun di Sumenep Ditangkap Polisi

Berita Terbaru