SUMENEP, NALARPOS.ID – Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah mencapai 38,44 persen.
Melihat besarnya potensi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep terus mendorong peningkatan produktivitas sekaligus memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah.
Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan pengembangan sektor pertanian tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi. Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian juga perlu mendapat perhatian agar memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi petani.
“Bagaimana hasil tersebut bisa memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan petani juga menjadi bagian penting,” ujar Chainur, Jumat (6/11/2026).
Dari sektor tanaman pangan, produksi beras di Sumenep selama periode Januari-November 2026 tercatat mencapai 113.362 ton. Angka tersebut meningkat 3,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 109.377 ton.
Peningkatan produksi tersebut sejalan dengan bertambahnya Luas Tambah Tanam (LTT) selama Oktober 2025 hingga September 2026 yang mencapai 33.414 hektare.
Selain itu, luas panen juga mengalami peningkatan dari sebelumnya 35.770 hektare menjadi 37.311 hektare. Adapun total produksi Gabah Kering Giling (GKG) tercatat mencapai 196.324 ton.
Tidak hanya tanaman pangan, DKPP Sumenep juga memberikan perhatian terhadap pengembangan komoditas perkebunan unggulan, khususnya tembakau.
Pada 2026, luas tanam tembakau di Kabupaten Sumenep diperkirakan mencapai sekitar 12.000 hektare.
Chainur menegaskan, pengembangan berbagai komoditas unggulan tersebut akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah, kebutuhan petani, serta peluang pasar.
Melalui strategi tersebut, pemerintah daerah berharap sektor pertanian Sumenep tidak hanya mampu meningkatkan produksi, tetapi juga menghasilkan nilai tambah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan daya saing ekonomi daerah.















