LABUHAN BATU UTARA | NALARPOS.ID — Kesepakatan Rakyat (AKSARA) mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPRD Labuhanbatu Utara (Labura).
Permohonan ini diajukan untuk membahas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Labura, di antaranya:
- Rumah Dinas Ketua DPRD Labura dengan pagu anggaran Rp 2.172.000.000
- Pembangunan lanjutan Mako Polsek Kualuh Hulu dengan pagu anggaran Rp 1.462.480.000
- Pembangunan Mess Pemkab di Aek Kanopan dengan pagu anggaran Rp 1.158.400.000
Menurut AKSARA, rencana pembangunan tersebut bertentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.
“Kami menilai proyek-proyek ini melanggar Inpres, yang jelas menegaskan pengurangan belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur. Anggaran seharusnya difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, bukan proyek yang bersifat pemborosan,” ujar Ketua AKSARA, Randy Pratama, Senin (10/03/2025).
Lebih lanjut, Randy menjelaskan bahwa AKSARA telah menyurati pimpinan DPRD Labura untuk segera mengabulkan permohonan RDP.
Dalam surat tersebut, mereka meminta DPRD memanggil pihak-pihak terkait guna menjelaskan urgensi dan manfaat dari rencana pembangunan tersebut.
“Kami meminta DPRD Labura memeriksa anggaran belanja Dinas PUTR, meminta penjelasan terkait urgensi proyek-proyek ini, serta menghentikan rencana pembangunan yang dinilai boros dan tidak memiliki dampak signifikan bagi masyarakat,” tegasnya.
AKSARA juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran demi optimalisasi penggunaan dana publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Mereka berharap DPRD Labura, khususnya Komisi C, segera merespons permohonan RDP ini.
“Efisiensi anggaran sangat penting untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa dana publik digunakan sebaik mungkin. Kami akan terus mengawal isu ini,” pungkas Randy
