BINJAI|SUMEKAR.ID — Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (Kabid PAO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Binjai, Tomi Sahputra menyatakan bahwa kondisi HMI Cabang Persiapan Binjai begitu miris dan mengenaskan dibawah kepemimpinan Bung Dodi Setiawan Lbs selaku Formateur ketua umum yang sampai detik ini belum juga melaksanakan pelantikan ulang untuk kepengurusan HMI cabang persiapan Binjai periode 2024-2025.
Atas kesibukannya yang berlebihan dalam mengurus urusan eksternal. Menurut Tomi, hal ini menyebabkan HMI menjadi “Gelandang Politik” dan mengabaikan fungsi utamanya sebagai organisasi kader.
Dalam pernyataannya, Tomi menyoroti tindakan Bung Dody yang lebih fokus pada isu-isu eksternal, seakan-akan internal HMI itu sendiri tidak penting.
“Beliau harusnya paham dan mengerti bahwa HMI seharusnya fokus pada pengembangan kader dan peningkatan kapasitas anggotanya, mengingat juga masih ada banyak urusan internal yang harus diselesaikan, bukan malah menjerumuskan organisasi kedalam urusan politik praktis, yang terkesan menjadikan HMI cabang persiapan Binjai sebagai alat untuk memenuhi Hasratnya”. Ujar Tomi.
Ini menjadi kekhawatiran seluruh kader HMI, bahwa keterlibatan yang berlebihan dalam isu-isu eksternal dapat mengaburkan tujuan utama organisasi dan menjadikan HMI sebagai alat politik bagi kepentingan tertentu.
Sebagai Kabid PAO, Tomi mengajak seluruh anggota HMI Cabang Persiapan Binjai untuk kembali ke khittah perjuangan organisasi, yaitu mencetak kader-kader muslim yang berkualitas dan berintegritas.
Ia berharap kepemimpinan HMI dapat lebih bijak dalam menentukan prioritas dan tidak terjebak dalam dinamika politik yang dapat merugikan citra organisasi.
“Kita harus introspeksi dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan HMI. Jangan sampai kita kehilangan arah dan menjadi alat bagi kepentingan politik tertentu,” tegas Tomi.
Pernyataan Tomi ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi seluruh jajaran pengurus HMI Cabang Persiapan Binjai untuk lebih fokus pada pengembangan internal dan menjaga independensi organisasi dari pengaruh politik praktis.
