SUMENEP, NALARPOS.ID – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) memperkuat kelembagaan peternak ayam petelur untuk meningkatkan daya saing usaha sekaligus mengatasi persoalan tingginya biaya produksi.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni membentuk Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Sumekar Maju Bersama. Koperasi tersebut diresmikan pada Jumat (6/11/2026) di Auditorium Said Abdullah Syaif Bagraf, Sumenep.
Koperasi ini telah mengantongi legalitas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0009380.AH.01.29 Tahun 2026.
Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan penguatan kelembagaan menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan daya saing peternak, terutama pelaku usaha mikro.
Menurut dia, keberadaan koperasi diharapkan dapat memperluas akses peternak terhadap berbagai program pembinaan dan dukungan pemerintah.
” Kehadiran badan usaha ini diharapkan mampu memperkuat kelembagaan para peternak sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai program pembinaan pemerintah, khususnya bagi pelaku usaha skala mikro,” ujar Chainur.
Ia menjelaskan, persoalan yang dihadapi peternak tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi harga telur, tetapi juga tingginya biaya produksi, terutama harga pakan ternak.
Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, kelembagaan peternak, dan instansi terkait untuk mencari solusi secara bertahap.
Sementara itu, Ketua Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Sumekar Maju Bersama, H. Muhdar, mengatakan koperasi tersebut dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat yang benar-benar menjalankan usaha budidaya ayam petelur di Sumenep.
Ia menilai, salah satu persoalan mendasar selama ini adalah belum tersedianya data akurat mengenai jumlah peternak dan populasi ayam petelur.
Padahal, data tersebut diperlukan untuk mengetahui kapasitas produksi sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan konsumsi masyarakat.
Ketidakakuratan data berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Kondisi itu dapat memicu kelebihan pasokan atau oversupply yang berdampak pada penurunan harga telur di tingkat peternak.
“Selama ini kami belum mengetahui secara pasti populasi peternak ayam petelur. Akibatnya, bisa terjadi kelebihan pasokan sehingga harga telur menjadi murah,” kata Muhdar.
Selain pembenahan data, Muhdar berharap pemerintah memberikan solusi atas tingginya harga pakan yang terus membebani biaya operasional peternak.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemberian subsidi jagung sebagai bahan baku pakan ternak.
“Kami berharap pemerintah bisa memberikan solusi atas mahalnya harga pakan, salah satunya melalui subsidi jagung bagi peternak,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kerja Penyuluh Kementerian Pertanian Wilayah Sumenep, Dewo Ringghi, menyatakan kesiapan untuk mendampingi peternak ayam petelur skala mikro agar dapat mengakses program jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog.
Ia menyebutkan, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan identifikasi terhadap peternak ayam petelur skala mikro di setiap wilayah, termasuk Kabupaten Sumenep.
Langkah tersebut sekaligus untuk memastikan peternak yang memenuhi kriteria dapat memperoleh akses jagung SPHP dari Bulog.
“Kami mendapat instruksi dari Kementerian Pertanian untuk mengidentifikasi peternak telur skala mikro di wilayah masing-masing, khususnya di Sumenep, sekaligus memastikan mereka bisa mendapatkan jagung SPHP dari Bulog,” pungkas Dewo















