SUMENEP, NALARPOS.ID – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kembali melakukan penataan aparatur sipil negara (ASN) dengan mengisi sejumlah jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah.
Sebanyak 55 ASN tercatat mendapatkan jabatan baru berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Sumenep Nomor 800.1.3.3/547/204.3/2026 tertanggal 25 September 2026.
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan berlangsung di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Jumat (25/9/2026). Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim memimpin pelantikan tersebut mewakili Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.
Penataan jabatan itu tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), badan, kecamatan hingga unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
Sejumlah sektor yang mengalami pengisian jabatan antara lain pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, kebencanaan, komunikasi dan informatika, pariwisata, ketenagakerjaan hingga pelayanan administrasi pemerintahan.
Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar memandang jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui kinerja.
“Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Imam Hasyim dalam pelantikan, Jumat (25/9/2026).
Menurut dia, pergantian maupun pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah harus menjadi momentum untuk menghadirkan semangat baru dalam organisasi.
Para pejabat yang memperoleh tugas baru diminta segera memahami kewenangan dan tanggung jawabnya serta membangun koordinasi dengan jajaran di lingkungan kerja masing-masing.
Imam Hasyim menegaskan, pelantikan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Setelah menerima jabatan, para pejabat dituntut segera bekerja dan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan program pemerintahan.
“Kami mengharapkan keberadaan pejabat baru dengan koordinasi yang cepat dan kerja terukur, mampu mempercepat pelaksanaan program pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Jabatan Tersebar di Sejumlah OPD
Dari 55 ASN yang mendapatkan jabatan baru, sebagian besar mengisi posisi kepala bidang di sejumlah OPD.
Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, misalnya, terdapat tiga kepala bidang yang baru, yakni Nurwagini Oktariyana sebagai Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; Chairul Arif Hidayat sebagai Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; serta Fembri Suandy Bachri sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
Sementara di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, empat pejabat ditetapkan sebagai kepala bidang. Mereka adalah Deddy Surya, Ir. Indra Purnawan, Imam Yudikarna dan Muhammad Puji.
Penataan juga menyentuh sektor pendidikan. Sutrisno ditetapkan sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, sedangkan Yanto Winarjo menjadi Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan.
Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hanny Agus Andrian dipercaya sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Anny Nur Farizah sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
Sektor lingkungan hidup juga mendapat pengisian sejumlah jabatan. Mufti Kholid ditetapkan sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
Kemudian Andritiyas Nuri Kayanti menjadi Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, sedangkan Emmy Sulistorini menjabat Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), penataan mencakup sejumlah posisi, mulai dari sekretaris badan, kepala subbagian hingga kepala seksi.
Catur Wendra Setiady dipercaya sebagai Sekretaris BPBD. Sementara Hikmatul Amaliyah menjabat Kepala Sub Bagian Keuangan dan Mydiyana Dafriyanti sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan.
Adapun posisi kepala seksi di BPBD diisi Salamet Hariyanto untuk bidang logistik, Beni Kurniawan untuk pencegahan, serta Pipit Riantrina untuk rehabilitasi.
Penataan serupa juga dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, serta sejumlah OPD lainnya.
Selain jabatan di OPD, terdapat pejabat yang ditempatkan di tingkat kecamatan dan UPTD. Abd. Kadir dilantik sebagai Sekretaris Kecamatan Batang-Batang, sedangkan Abd. Kadir Jailani menjadi Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Arjasa.
Nurul Hidayat dipercaya sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pasongsongan. Sementara Tolak Ibnu Hajar ditetapkan sebagai Kepala UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Imam Hasyim meminta para pejabat yang baru dilantik tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing.
Menurut dia, koordinasi menjadi salah satu kunci agar pejabat baru dapat segera memahami persoalan, menyusun langkah kerja dan menjalankan program sesuai tugas pokok dan fungsi.
“Setiap pejabat harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Imam Hasyim.
Ia juga mendorong agar aparatur membangun budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada hasil.
Dengan penataan tersebut, para pejabat yang menerima amanah baru diharapkan dapat memperkuat kinerja perangkat daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumenep.
