SUMENEP | NALARPOS.ID — Kebijakan mudik gratis yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk para pemudik dari Jakarta ke Madura beberapa hari yang lalu menuai keluhan dari para supir travel asal Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Mereka merasa dirugikan karena kebijakan tersebut berdampak pada penurunan jumlah penumpang yang biasanya menjadi sumber pendapatan utama mereka.
Hingga saat ini, tidak ada kompensasi yang diberikan oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, atas pemutusan rantai ekonomi yang mereka alami.
Ach Sukriyanto, salah satu perwakilan supir travel Sumenep–Jakarta PP, menyampaikan kepada media bahwa kebijakan tersebut memang sangat membantu para perantau yang ingin pulang kampung secara gratis.
Namun, di sisi lain, keputusan ini juga menghilangkan peluang ekonomi bagi para supir travel.
“Biasanya saat momen mudik seperti ini, kami para pelaku travel Madura–Jakarta bisa mendapatkan keuntungan yang cukup untuk menjadi bekal Lebaran bagi keluarga kami. Tapi dengan adanya kebijakan mudik gratis ini, tahun ini kami justru rugi dan tidak punya bekal apa-apa untuk anak dan istri,” ungkapnya pada Ahad, 30 Maret 2025.
Ia menambahkan bahwa seharusnya ada pertimbangan dari Pemkab Sumenep untuk memberikan solusi kepada para pelaku usaha travel agar mereka tidak mengalami kerugian besar.
Menurutnya, kebijakan tersebut terkesan tidak memperhitungkan dampak ekonomi yang ditimbulkan kepada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor transportasi.
Bahkan, seluruh supir travel di Kabupaten Sumenep bersepakat untuk meminta tanggung jawab dari Bupati Sumenep atas kerugian yang mereka alami.
Mereka mendesak agar ada kompensasi sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap nasib para supir travel yang terdampak kebijakan tersebut.
“Jika harapan kami tidak dipenuhi, maka kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Padahal, pemerintah seharusnya memiliki visi dan misi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kebijakan ini seolah menutup mata rantai ekonomi kami,” tegas Sukriyanto.
Ia juga menekankan bahwa jika kebijakan ini terus diterapkan tanpa adanya solusi bagi supir travel, maka dikhawatirkan akan semakin banyak masyarakat yang terdampak dan mengalami kesulitan ekonomi.
Para supir travel berharap agar Pemkab Sumenep segera mengambil langkah konkret untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Mereka juga meminta agar kebijakan mudik gratis di masa mendatang bisa diiringi dengan program pendampingan bagi pelaku usaha transportasi agar dampak ekonominya tidak terlalu besar, “Tukasnya.
Sukri sapaan akrabnya mengaku, bahwa Dengan situasi ini, banyak pihak yang mempertanyakan apakah kebijakan mudik gratis memang sudah dipertimbangkan secara matang atau justru hanya menjadi program populis tanpa memikirkan dampak luasnya terhadap para pelaku usaha kecil di sektor transportasi.
Masyarakat kini menunggu bagaimana respons Bupati Sumenep terhadap tuntutan kompensasi dari para supir travel. Apakah akan ada langkah konkret untuk membantu mereka atau justru dibiarkan menghadapi kesulitan ekonomi sendirian?, “Tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya menghubungi Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, untuk mendapatkan tanggapan terkait keluhan para supir travel.
Namun, nomor WhatsApp beliau tidak aktif dan pewarta belum memiliki kontak terbaru untuk memperoleh klarifikasi lebih lanjut.
