Dugaan Korupsi BSPS di Sumenep, Aktivis Tuntut KPK Periksa Said Abdullah

Sabtu, 22 Februari 2025 - 20:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | SUMEKAR.ID — Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Madura Lawan Korupsi menggelar demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (21/2/2025).

Mereka menuntut KPK segera mengusut dugaan penyimpangan dalam realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Para demonstran menyoroti adanya indikasi pemotongan anggaran lebih dari 40%, proyek BSPS fiktif, serta pengerjaan yang tidak sesuai standar. Mereka juga menduga keterlibatan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, dalam proyek tersebut.

“Kami meminta KPK segera memanggil dan memeriksa Said Abdullah karena banyak proyek aspirasi DPR yang dibawanya bermasalah,” tulis para demonstran dalam spanduk yang mereka bentangkan dalam aksinya.

Dugaan penyimpangan ini diperkuat dengan laporan yang menyebut bahwa di Dusun Karanganyar, Desa Karangbudi, Kecamatan Gapura, program BSPS lebih banyak dikerjakan oleh perangkat desa, termasuk Sekretaris Desa berinisial M dan Bendahara Desa berinisial IM.

Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah justru dialokasikan kepada pihak yang tidak berhak.

Beberapa warga pun mengungkapkan keluhan mereka terkait distribusi bantuan yang dinilai tidak adil.

“Kami sudah mengajukan permohonan, tetapi nama kami tidak ada dalam daftar penerima. Justru yang mendapat bantuan adalah orang yang tidak membutuhkan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan BSPS agar tepat sasaran.

Apalagi, disalahsatu desa di kecamatan Rubaru, ada penerima Bantuan yang barangnya menggunakan Barang tidak layak pakai. Hal ini menunjukkan betapa Blundernya pelaksanaan Program BSSP di kabupaten Sumenep, “Tutupnya

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Said Abdullah belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut.

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel nalarpos.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gerak cepat Kunjungi Korban Kebakaran Jamil Minta Kader Kerja Nyata Bukan kata Lebih Peduli dan Peka Terhadap Aspirasi dan Permasalah Masyarakat
Tak Sekadar Olahraga, Go Sumenep Fun Run 5K Jadi Ajang Promosi Wisata dan Budaya
GoSumenep Fun Run Jadi Ikon Baru Olahraga Sehat Masyarakat Madura
Dinas Kominfo Tapteng Ikuti Monev 2025 Yang di Gelar Diskominfo Sumut, Dorong Keterbukaan Informasi Publik Yang Akuntabel Efektif dan Transparan
Gubernur Sumut & Ketua DPRD Sumut Santap Bareng di PIISU 2025 Sekaligus Umumkan Insentif Pajak untuk Pelaku Usaha
Pak Kapolri, Janjimu Dipalsukan : “Taman Polres di Atas Kuburan Rakyat”
IWH Gugat UU Pers ke MK: Tuntut Kepastian Hukum agar Wartawan Tak Dikriminalisasi
Perjanjian dilanggar, Kades Sapeken Kembali Ingatkan Aturan Desanya kepada Nadia
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 2 September 2025 - 14:16 WIB

Gerak cepat Kunjungi Korban Kebakaran Jamil Minta Kader Kerja Nyata Bukan kata Lebih Peduli dan Peka Terhadap Aspirasi dan Permasalah Masyarakat

Minggu, 31 Agustus 2025 - 08:15 WIB

Tak Sekadar Olahraga, Go Sumenep Fun Run 5K Jadi Ajang Promosi Wisata dan Budaya

Minggu, 31 Agustus 2025 - 07:48 WIB

GoSumenep Fun Run Jadi Ikon Baru Olahraga Sehat Masyarakat Madura

Kamis, 21 Agustus 2025 - 19:50 WIB

Gubernur Sumut & Ketua DPRD Sumut Santap Bareng di PIISU 2025 Sekaligus Umumkan Insentif Pajak untuk Pelaku Usaha

Kamis, 21 Agustus 2025 - 14:55 WIB

Pak Kapolri, Janjimu Dipalsukan : “Taman Polres di Atas Kuburan Rakyat”

Berita Terbaru