SUMENEP, nusainsider.com — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU, menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Acara tersebut diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur di Shangri-La Hotel Surabaya, Jumat (31/01/2025), dan diikuti 29 instansi. Peserta terdiri dari perangkat daerah lingkup Pemprov Jatim, Bappeda kabupaten/kota, akademisi, ormas, organisasi keagamaan, kepemudaan, mitra pembangunan, hingga lembaga semi pemerintah.
Forum Konsultasi Publik ini bertujuan menjaring aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan, guna memperkaya masukan terhadap penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Ir. Mohammad Yasin, melalui Kepala Bidang Pembangunan, memaparkan isu-isu prioritas di berbagai sektor.
Bidang prasarana wilayah misalnya, fokus pada pengelolaan sistem irigasi partisipatif, pengembangan SPAM regional, penanganan desa rawan kekeringan, penyediaan akses sanitasi layak, pengelolaan kawasan kumuh, pengolahan persampahan, hingga sistem peringatan dini bencana.
Sementara di bidang perekonomian dan sumber daya alam, kebijakan diarahkan pada peningkatan daya saing investasi, promosi perdagangan, pemanfaatan energi baru terbarukan, penguatan akses permodalan bagi UMKM, serta pengembangan pusat agropolitan.
Adapun bidang pemerintahan dan pembangunan manusia menitikberatkan pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, penguatan fasilitas kesehatan, pengembangan Millennial Job Center, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak anak, hingga program “Jatim Berdaya”.
“Forum ini diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan agar lebih inklusif, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus mengintegrasikan prioritas nasional dan daerah,” ujar Mohammad Yasin dalam diskusi panel.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menyambut baik forum tersebut sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mendorong pembangunan yang merata.
Dalam forum itu, Arif menekankan pentingnya partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, pembangunan akan lebih tepat sasaran jika dilandasi aspirasi nyata masyarakat.
Ia juga menyoroti kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan.
Tantangan besar menurutnya adalah penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas yang layak, guna mendukung mobilitas masyarakat dan pemerataan pembangunan.
Selain itu, Arif menyinggung soal pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Ia menilai formulasi pembagian anggaran perlu ditinjau ulang, agar daerah penghasil, termasuk Sumenep, memperoleh porsi yang lebih adil dan signifikan.
“Forum ini menjadi momentum penting menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah, provinsi, dan nasional. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan pemerintah, tetapi juga sinergi dengan masyarakat, dunia usaha, dan akademisi,” tegasnya.
Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik RKPD Jatim 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep dipercaya mewakili seluruh Bappeda kabupaten/kota untuk menandatangani dokumen resmi hasil forum.
“Marilah kita terus mengintegrasikan pemikiran untuk mempercepat pembangunan, mewujudkan Sumenep dan Jawa Timur yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Arif.
Penulis : Fer
