Diamnya PMII Sumenep dalam Isu Nasional: Dukungan atau Kehilangan Nalar Kritis?

Jumat, 21 Maret 2025 - 17:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto. Hordani, Ketua Kopri PMII STITA Sumenep

Foto. Hordani, Ketua Kopri PMII STITA Sumenep

SUMENEP | NALARPOS.ID Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dikenal sebagai organisasi mahasiswa yang konsisten mengawal kebijakan nasional, terutama dalam bidang demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

Namun, dalam beberapa waktu terakhir, peran tersebut tampak meredup, khususnya di Sumenep.

Di tengah dinamika politik nasional dan berbagai aksi besar yang terjadi di Indonesia, PMII Sumenep nyaris tak terdengar. Bahkan, dalam polemik terbaru terkait Undang-Undang (UU) TNI yang menuai banyak kritik, organisasi ini terlihat absen dalam menyampaikan sikap atau kajian kritis.

Pengesahan UU TNI yang baru-baru ini disahkan memicu kekhawatiran luas karena dianggap membuka peluang kembalinya Dwifungsi TNI—konsep yang telah ditolak oleh gerakan reformasi 1998.

Banyak elemen masyarakat sipil bersuara lantang menolak kebijakan ini. Namun, di tengah hiruk-pikuk perdebatan, satu pertanyaan besar muncul: Ke mana suara PMII Sumenep?

Sebagai organisasi mahasiswa yang selama ini dikenal progresif, absennya PMII Sumenep dalam merespons isu ini menimbulkan dua kemungkinan.

Pertama, ada kemungkinan bahwa PMII Sumenep secara tidak langsung mendukung substansi UU ini, termasuk potensi kembalinya Dwifungsi TNI dalam kehidupan sipil. Jika benar, ini tentu menjadi tamparan bagi identitas organisasi yang seharusnya berdiri teguh memperjuangkan demokrasi dan supremasi sipil.

Kedua, dan yang lebih mengkhawatirkan, bisa jadi PMII Sumenep mengalami kemunduran dalam tradisi intelektual dan advokasinya. Ketidakhadiran mereka dalam kajian dan kritik terhadap kebijakan nasional dapat menjadi indikasi bahwa daya kritis mahasiswa mulai melemah.

Jika mahasiswa tak lagi aktif mengawal kebijakan publik, siapa lagi yang akan memastikan keputusan negara tetap berpihak kepada rakyat?

Sebagai garda terdepan pergerakan mahasiswa, PMII Sumenep harus segera membangkitkan kembali suara kritisnya. Melalui diskusi, kajian, dan aksi nyata, organisasi ini dapat berkontribusi dalam membentuk opini publik serta mendorong perubahan yang positif.

Eksistensi PMII Sumenep sebagai organisasi pergerakan akan semakin dipertanyakan jika terus diam dalam isu-isu besar yang menyangkut kepentingan bangsa.

Kini, saatnya PMII Sumenep kembali ke jalur perjuangan.

Salam Pergerakan!

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel nalarpos.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Komisi IV DPRD Sumenep Dorong Kemajuan Teknologi Digital Lewat RME
Gelar Rapat Paripurna, DPRD Sumenep Tetapkan Propemperda Tahun 2026
Sertifikasi Bibit Kelapa Dalam di Sumenep, 348 Ribu Benih Disiapkan untuk Petani Madura
Kasus Arisan Get di Sumenep Berujung Laporan Polisi, Pelapor Klaim Diperas Rp120 Juta
Sidang Sengketa Lahan Jadi Sorotan, PN Sumenep Tegaskan Integritas Peradilan
KMP DBS III Kembali Berlayar, Warga Kepulauan Sumenep Sambut Antusias
Episode I Kabar Baru: Rampok Bernama Edi Junaidi
APDESI Apresiasi Bupati, Publikasi Desa Dorong Transparansi Gampong
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 20 Mei 2026 - 15:03 WIB

Komisi IV DPRD Sumenep Dorong Kemajuan Teknologi Digital Lewat RME

Rabu, 20 Mei 2026 - 12:32 WIB

Gelar Rapat Paripurna, DPRD Sumenep Tetapkan Propemperda Tahun 2026

Selasa, 19 Mei 2026 - 12:45 WIB

Sertifikasi Bibit Kelapa Dalam di Sumenep, 348 Ribu Benih Disiapkan untuk Petani Madura

Minggu, 17 Mei 2026 - 17:41 WIB

Kasus Arisan Get di Sumenep Berujung Laporan Polisi, Pelapor Klaim Diperas Rp120 Juta

Rabu, 13 Mei 2026 - 22:00 WIB

Sidang Sengketa Lahan Jadi Sorotan, PN Sumenep Tegaskan Integritas Peradilan

Berita Terbaru