BAM Jatim Gandeng Senator Lia Istifhama dan Polda Jatim, Siapkan Layanan Aduan Kekerasan Perempuan

Selasa, 17 November 2026 - 18:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan Foto. Anggota BAM Jatim, Ach Toifur Ali Wafa (Kanan), Kapolda Jatim Irjen. Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H. (Tengah), Anggota DPD RI, Dr Lia Istifhama S.Sos.i., M.E.I (Kiri)

Keterangan Foto. Anggota BAM Jatim, Ach Toifur Ali Wafa (Kanan), Kapolda Jatim Irjen. Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H. (Tengah), Anggota DPD RI, Dr Lia Istifhama S.Sos.i., M.E.I (Kiri)

SURABAYA, NALARPOS.ID – Barisan Aktivis Muda Jawa Timur (BAM Jatim) berencana menggandeng anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, dan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) untuk membentuk layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan.

Inisiatif tersebut digagas sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan sekaligus membuka akses pengaduan yang aman bagi korban kekerasan di Jawa Timur.

BAM Jatim menilai persoalan kekerasan terhadap perempuan masih membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data yang menjadi perhatian organisasi tersebut, Jawa Timur disebut menempati peringkat kedua secara nasional dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kondisi itu dinilai membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga organisasi masyarakat sipil.

Anggota BAM Jatim, Toifur Ali Wafa, mengatakan pihaknya telah mengantongi sejumlah informasi dan data mengenai dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan di wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya.

Informasi tersebut, kata dia, akan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dengan melibatkan pihak berwenang.

“Ini menjadi atensi utama kami. Kami akan melakukan langkah awal dengan mengumpulkan dan menindaklanjuti informasi yang ada, termasuk melaporkan dugaan kekerasan terhadap perempuan kepada pihak berwenang agar dapat dilakukan penyelidikan sesuai ketentuan hukum,” ujar Toifur.

Ia juga menyampaikan bahwa BAM Jatim berencana melaporkan seorang terduga pelaku yang berdasarkan informasi awal disebut bekerja di salah satu lembaga pemerintah di Jawa Timur.

“Nanti akan kami laporkan terduga pelaku yang informasinya sedang bekerja di lembaga pemerintah di Jatim,” katanya.

Menurut Toifur, langkah tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam menjamin hak setiap warga negara, termasuk perempuan, untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, rencana kolaborasi dengan Senator Lia Istifhama dan Polda Jatim tidak hanya diarahkan untuk memfasilitasi pelaporan kasus. BAM Jatim juga ingin membangun sistem pengaduan yang mudah diakses masyarakat, terutama perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Melalui layanan tersebut, korban diharapkan dapat menyampaikan pengaduan, memperoleh pendampingan awal, serta mendapatkan informasi mengenai proses hukum dan bentuk perlindungan yang tersedia.

Toifur menegaskan, keberanian korban untuk melapor harus diimbangi dengan jaminan perlindungan dan penanganan yang profesional. Termasuk di dalamnya menjaga kerahasiaan identitas korban agar mereka tidak mengalami tekanan atau intimidasi.

“Jangan sampai perempuan yang menjadi korban justru merasa takut untuk melapor. Kami ingin menghadirkan ruang pengaduan yang memberikan rasa aman, sehingga korban tidak merasa sendirian dalam memperjuangkan hak-haknya,” ungkapnya.

BAM Jatim berharap rencana kerja sama tersebut dapat segera direalisasikan sehingga upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur semakin optimal.

Organisasi tersebut juga mengajak masyarakat untuk tidak menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai persoalan biasa. Dukungan terhadap korban dan keberanian menyampaikan informasi kepada pihak berwenang dinilai menjadi bagian penting dalam memutus rantai kekerasan.

“Harapan kami, Jawa Timur menjadi wilayah yang semakin aman dan ramah bagi perempuan. Tidak boleh ada ruang bagi pelaku kekerasan untuk merasa kebal hukum. Perlindungan terhadap perempuan harus menjadi tanggung jawab bersama,” pungkas Toifur. ( Aji  )

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel nalarpos.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Diduga Jadi Mucikari Prostitusi Online, Pria 40 Tahun di Sumenep Ditangkap Polisi
Zainal Arifin Bantu Rp 10 Juta untuk Pembangunan Musala Ponpes Al-Ikhlas
Empat Kali Pencurian dalam Dua Pekan, Warga Bragung Sumenep Resah
Diduga Hendak Dikirim ke Kangean, Polresta Sumenep Amankan 13 Sepeda Motor Tanpa Dokumen Sah
Tiga Pria Diamankan Satresnarkoba Polresta Sumenep, Polisi Sita Sabu 1,1 Gram
Tanam Pohon Saja Tak Cukup, Bupati Sumenep Tekankan Pentingnya Perawatan
Pemkab Sumenep Luncurkan Vaksinasi DBD, Bupati Fauzi Tekankan Perlindungan Anak Sejak Dini
Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, Polemik Dokumen Pendidikan Memanas
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 18:23 WIB

Diduga Jadi Mucikari Prostitusi Online, Pria 40 Tahun di Sumenep Ditangkap Polisi

Rabu, 18 November 2026 - 13:30 WIB

Zainal Arifin Bantu Rp 10 Juta untuk Pembangunan Musala Ponpes Al-Ikhlas

Selasa, 17 November 2026 - 21:51 WIB

Empat Kali Pencurian dalam Dua Pekan, Warga Bragung Sumenep Resah

Selasa, 17 November 2026 - 18:13 WIB

BAM Jatim Gandeng Senator Lia Istifhama dan Polda Jatim, Siapkan Layanan Aduan Kekerasan Perempuan

Selasa, 17 November 2026 - 15:23 WIB

Diduga Hendak Dikirim ke Kangean, Polresta Sumenep Amankan 13 Sepeda Motor Tanpa Dokumen Sah

Berita Terbaru