SUMENEP | NALARPOS.ID — Pemerintah Kabupaten Sumenep mencatat kemajuan nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan sepanjang tahun 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, angka penduduk miskin berhasil ditekan dengan capaian yang menggembirakan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU, mengonfirmasi bahwa persentase penduduk miskin turun menjadi 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa.
Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 17,78 persen atau sekitar 196.420 jiwa.
“Alhamdulillah, terjadi penurunan yang positif. Ini merupakan buah dari komitmen kita bersama dalam menjalankan Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan secara konsisten dan terintegrasi,” ujar Arif Firmanto, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, capaian ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, baik antar-organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, dunia usaha, hingga masyarakat.
Sumenep dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan melalui pendekatan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Arif menjelaskan, ada tiga pilar utama strategi yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menekan angka kemiskinan, yakni bantuan langsung untuk meringankan beban warga, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta intervensi khusus di daerah tertinggal.
Bantuan Langsung Ringankan Beban Warga
Langkah pertama pemerintah adalah fokus pada pengurangan beban pengeluaran keluarga kurang mampu.
Melalui berbagai program bantuan sosial, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Bentuk intervensi yang dilakukan antara lain Bantuan Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beasiswa pendidikan, serta santunan bagi lansia.
Selain itu, masyarakat miskin juga mendapat jaminan kesehatan nasional (JKN) dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Upaya tersebut diperkuat dengan program makanan tambahan untuk balita stunting serta rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi keluarga prasejahtera.
Pemerintah bahkan memberi perhatian khusus pada wilayah kepulauan melalui subsidi transportasi, perbaikan sanitasi, dan penyediaan air bersih.
“Pendekatan ini bertujuan agar beban hidup masyarakat berkurang, sementara daya tahan ekonomi keluarga miskin semakin kuat,” jelas Arif.
Pemberdayaan Ekonomi Jadi Penggerak Utama
Pilar kedua difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi produktif. Pemerintah mendorong pengembangan sektor unggulan daerah, terutama pertanian, peternakan, dan perikanan, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Sumenep.
Berbagai pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan diberikan kepada masyarakat agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar.
Pemkab juga memfasilitasi job fair bagi pencari kerja muda dan memperluas kesempatan kerja melalui program padat karya.
Untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, pemerintah mempermudah akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta membuka peluang kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro.
Strategi ini tidak hanya menumbuhkan wirausaha baru, tetapi juga memperkuat ekosistem usaha kecil dan menengah.
“Semakin banyak masyarakat yang berdaya, semakin cepat pula roda ekonomi lokal berputar. Kemandirian ekonomi adalah kunci menekan kemiskinan secara berkelanjutan,” tegas Arif Firmanto.
Sentuhan Khusus di Wilayah Tertinggal
Strategi ketiga diarahkan untuk menyasar kantong-kantong kemiskinan di wilayah tertinggal dan terpencil. Pemkab Sumenep memaksimalkan pemanfaatan dana desa untuk mendukung usaha produktif melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Selain itu, pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan telekomunikasi terus digencarkan. Langkah ini diharapkan membuka akses ekonomi, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan mobilitas masyarakat desa.
Akses terhadap air bersih, sanitasi layak, serta layanan dasar pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam memperkuat fondasi kesejahteraan warga.
Pemerintah menilai, peningkatan infrastruktur dan layanan dasar merupakan pondasi penting untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi.
“Fokus pembangunan tidak hanya di daratan, tapi juga kepulauan. Kami ingin memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan,” ujar Arif.
Rencana Jangka Menengah dan Penguatan Data
Selain tiga strategi utama, Pemerintah Kabupaten Sumenep kini tengah memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk periode 2025–2029.
Dokumen ini akan menjadi peta jalan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sosial di masa depan.
Arif menegaskan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan juga sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi. Untuk itu, Sumenep mengadopsi sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran program.
“Dengan DTSEN, setiap bantuan dan program dapat dipastikan tepat sasaran, berkelanjutan, dan transparan. Data yang valid menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas kebijakan sekaligus menghindari tumpang tindih penerima manfaat,” pungkasnya.
Arif berharap seluruh pihak terus berperan aktif mendukung agenda pengentasan kemiskinan di Sumenep, karena keberhasilan menurunkan angka kemiskinan bukan hanya prestasi pemerintah, melainkan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat.
Penulis : Fer
