SUMUT | SUMEKAR.ID — Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, tengah menjadi sorotan setelah muncul dugaan penggelapan dana perbaikan jalan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan setempat.
Dana yang dihimpun dari berbagai perusahaan untuk memperbaiki jalan protokol kecamatan tersebut justru tidak jelas penggunaannya.
Maraknya aktivitas truk galian C dan kendaraan berat dari beberapa perusahaan, seperti LNK, PT Gergas, Pertamina, dan PT PHOKPHAN AYAM, menyebabkan kondisi jalan semakin rusak.
Padahal, jalan tersebut sempat diperbaiki dan diaspal pada tahun sebelumnya oleh pihak HKI dengan rekomendasi pemerintah Kabupaten Langkat. Namun, akibat kendaraan yang melebihi kapasitas tonase, jalan kembali mengalami kerusakan parah.
Menanggapi kondisi ini, pemerintah kecamatan Wampu menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan perusahaan dan pemuda setempat.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati adanya kerja sama antarperusahaan dan pihak kecamatan untuk menggalang dana guna memperbaiki jalan. Beberapa orang pun ditunjuk sebagai pengumpul dana dari perusahaan-perusahaan terkait.
Namun, seiring berjalannya waktu, muncul dugaan bahwa dana yang telah terkumpul tidak dikelola secara transparan.
Beberapa perusahaan mengaku telah menyerahkan sejumlah uang kepada salah satu pihak dari kecamatan Wampu, tetapi perbaikan jalan tak kunjung terealisasi.
“Kami sudah memberikan dana sesuai kesepakatan, tetapi sampai sekarang jalan masih rusak parah dan tidak ada kejelasan mengenai dana yang telah dikumpulkan,” ungkap perwakilan salah satu perusahaan yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi jalan yang semakin memburuk membuat masyarakat geram. Seorang pemuda yang juga enggan disebutkan namanya menyatakan kekhawatirannya atas kondisi ini.
“Kami tidak ingin jalan di Kecamatan Wampu terus mengalami kerusakan tanpa adanya tindakan perbaikan atau solusi lain,” ujarnya.
Masyarakat berharap pihak berwenang, baik pemerintah maupun kepolisian, segera turun tangan menyelidiki dugaan penggelapan dana ini.
Mereka juga menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran perbaikan jalan agar kejadian serupa tidak terulang dan citra pemerintahan tetap terjaga.
